Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pertama kali diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999
tertanggal 7 Mei 1999.

AMDAL terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Bagaimana menentukan dampak besar dan penting?

Yang dimaksud dengan “dampak besar dan penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Misalnya adalah, terjadinya perubahan bentang alam, contoh: suatu area perbukitan karena adanya aktivitas penambangan mengakibatkan bukit tersebut hilang dan berubah menjadi cekungan, dll.

Beberapa kriteria untuk menilai dampak besar dan penting, sesuai PP Nomor 27 tahun 1999 pasal 5, adalah:

  1. jumlah manusia terkena dampak;
  2. luas wilayah persebaran dampak;
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
  5. sifat kumulatif dampak;
  6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Keenam kriteria tersebut menjadi bahan rujukan bagi para penyusun dokumen AMDAL untuk menilai dampak yang diperkirakan akan terjadi terhadap lingkungan akibat aktivitas atau suatu kegiatan/usaha.

Dari hal ini jelas terlihat bahwa dokumen AMDAL bersifat multidisiplin ilmu. Artinya mengikut-sertakan berbagai bidang ilmu untuk menilai, menimbang, menyusun dan membuat suatu dokumen AMDAL. Dibutuhkan keahlian pada bidang ilmu tertentu untuk ikut ambil bagian dalam penyusunan suatu dokumen AMDAL.

Pengesahan dokumen AMDAL

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL, RPL berdasarkan kerangka acuan (KA-ANDAL) yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya dokumen ANDAL, RPK, RPL tersebut diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat untuk tingkat pusat, atau kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I untuk tingkat daerah.

Komisi penilai memberikan penilaian atas dampak besar dan penting serta biaya penanggulangan dampak. Bila komisi penilai mendapati dan menyimpulkan bahwa dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi tersedia atau biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif, maka komisi penilai berhak merekomendasikan bahwa kegiatan/usaha yang akan dilakukan tidak layak lingkungan yang selanjutnya dapat diputuskan oleh instansi yang berwenang untuk menolak dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa.

Komisi penilai daerah maupun pusat dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat sekitar daerah rencana kegiatan dan akademisi.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia

Dokumen AMDAL menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan/usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan terkait jenis kegiatan/usaha yang dilakukan, juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku kegiatan/usaha.

Nilai penting dari pelaksanaan AMDAL adalah bahwa pelaksana kegiatan/usaha, terutama kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting, tidak sekedar mengejar keuntungan ekonomi semata tetapi “dipaksa” untuk juga memikirkan tentang lingkungan dan masyarakat sekitar area kegiatan/usaha.

Seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, adanya instrumen pengelolaan lingkungan melalui AMDAL menjadi penting mengingat bahwa AMDAL merupakan suatu dokumen yang terintegrasi dari semua aspek yang memberi dampak terhadap lingkungan, baik berupa lingkungan fisik, sosial, dan kemasyarakatan. Instrumen ini seharusnya semakin ditingkatkan kualitasnya agar lebih meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia.

Sayangnya, instrumen ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, instrumen ini mengikut-sertakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan keterbukaan informasi.

Kurangnya dukungan masyarakat terlihat dari tidak besarnya tuntutan terhadap usaha/kegiatan yang seharusnya mengantongi dokumen AMDAL. Masyarakat cenderung “terima saja” dan baru memberikan respon setelah ada kejadian.

Selain itu, adanya politisasi untuk penyusunan dokumen AMDAL membuat instrumen ini menjadi ajang untuk menakut-nakuti pelaku usaha/kegiatan. Penunjukan penyusun dokumen AMDAL juga membuat instrumen pengelolaan lingkungan ini mulai berkurang “daya gigitnya” karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Masih berharap bahwa instrumen AMDAL semakin menjadi acuan untuk pelaku usaha ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan dan pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawas kegiatan/usaha. Rusaknya hutan Indonesia, berkurangnya volume air dalam tanah, tercemarnya lingkungan seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa manusia perlu lingkungan untuk hidup dan lingkungan yang rusak dan hancur tidak akan mampu untuk mendukung hidup manusia.

Para pelaku usaha di indonesia jika ingin mengurus izin AMDAL, CV Sabdo Jagad bersedia membantu anda, kami telah mempunyai pengalaman dalam hal tersebut.

Hub kami untuk informasi lebih lanjut.