Izin Lingkungan

izin lingkunngan
  1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha (seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)).
  2. Izin Lingkungan akan diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) terhadap evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup (DLH).
  3. Untuk mendapatkan Izin Lingkungan, setiap usaha wajib menyusun DLH berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) jika dampak lingkungan yang dihasilkan tergolong tidak penting, atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) jika dampak lingkungan yang dihasilkan tergolong penting.
  4. Izin Lingkungan ini umumnya tidak diwajibkan bagi pelaku usaha skala mikro atau kecil selama kegiatannya tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan izin operasional usaha (seperti IUI atau TDUP), pelaku usaha mikro dan kecil tersebut diatas dapat menggunakan DLH jenis SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Adapun usaha kecil, menengah atau besar yang kegiatannya memiliki dampak terhadap lingkungan hidup akan diwajibkan memiliki Izin Lingkungan dengan menyertakan UKL-UPL atau AMDAL, tergantung besaran dampak lingkungan atau limbah usaha yang dihasilkan.
  5. Setiap usaha perseorangan skala mikro atau kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin teknis operasional usaha dan DLH (seperti SIUP, IUI, TDUP, UKL-UPL) karena hanya wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Mikro (TDUM) atau Tanda Daftar Usaha Kecil TDUK).

Syarat

  1. Surat Permohonan
  2. Scan KTP Pemohon
  3. Scan asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Scan asli Izin lama (jika ada)
  5. Scan Izin Terkait
  6. Scan Sertifikat / Perjanjian Sewa / MOU
  7. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap
  8. Scan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
  9. Keterangan Domisili Perusahaan

Biaya

Tidak ada retribusi untuk Pemerintah Kota, namun segala biaya konsultan penyusun kajian ditanggung oleh pemohon.

Masa Berlaku

Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud

Catatan Penting

  • Sebelum mengajukan permohonan Izin Lingkungan, setiap pelaku usaha yang merupakan pemrakarsa atau pemohon UKL-UPL atau AMDAL perlu mendapatkan persetujuan atau rekomendasi untuk DLH tersebut.
  • Di Kota Bandung, Rekomendasi Persetujuan sampai penerbitan Surat Persetujuan UKL-UPL atau AMDAL dilakukan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Setelah mendapatkan Surat Persetujuan tersebut, barulah pelaku usaha dapat mengurus Izin Lingkungan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
  • Apabila lokasi suatu usaha terletak di atas lahan dua pemerintah kota/kabupaten atau lebih, maka Izin Lingkungan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Jika usaha yang dikembangkan berlokasi di lahan yang lintas provinsi atau terjadi di laut lepas (termasuk reklamasi), maka Izin Lingkungan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
  • Untuk membantu mempercepat proses penyusunan dokumen UKL-UPL atau AMDAL dengan benar, pelaku usaha dapat menggunakan jasa konsultan penyusun DLH.

Sebelum menyusun rencana usaha secara detail, pelaku usaha juga sebaiknya mempelajari RTRW Kota, agar dapat mengembangkan usaha yang sesuai dengan rencana penataan ruang dan wilayah yang telah disusun oleh pemerintah kota terkait.

Bagi para pelaku usaha yang membutuhkan jasa pengurusan izin lingkungan seperti diatas dapat menghubungi perusahaan kami CV. Sabdo Jagad

Telp: 0812 3012 4555