SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggupan jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup atau Dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL/UPL. Adapun dasar daripada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan adalah Peraturan Mentri No. 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup. Bahwa SPPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Pengajuan

  1. Untuk memperoleh persetujuan SPPL, pemrakarsa mengajukan surat permohonan SPPL yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Setempat;
  2. Untuk pengurusan izin baru, permohonan persetujuan SPPL disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup setempat dengan melampirkan persyaratan  sebagai berikut :

a. Surat permohonan untuk pembuatan SPPL;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Siteplan (denah lokasi, peralatan dan sarana penunjangnya);

d. Rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;

e. Rekomendasi dari kecamatan;

f. Rekomendasi dari kelurahan/desa;

g. Izin Tetangga;

h. Surat Tanah;

i. Perjanjian Sewa Menyewa (apabila lahan lokasi statusnya menyewa);

j. Surat Kuasa jika dalam pengurusannya diwakilkan;

k. Membuat Denah Lokasi.

3. Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar sisertai penjelasannya dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin setelah menerima surat permohonan SPPL dari pemrakarsa melakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

5. Penerbitan SPPL untuk kegiatan yang telah memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapangan;

6. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, dikembalikan pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

7. SPPL merupakan syarat untuk mengeluarkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan oleh Badan Perizinan Terpadu Setempat.

Penolakan

Dalam hal ini permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peruntukan Lahan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dapat menolak SPPL yang diajukan.

Masa Berlaku dan Pelaporan SPPL

SPPL berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan tidak mengalami perubahan jenis dan volume.

Untuk mempermudah dalam pengurusaan SPPL usaha anda kami dari  CV. sabdojagad bersedia membantu mengurusnya.

Hub kami di : 0812 3012 4555

Artikel lain Perbedaan Amdal, UKL-UPL dan SPPL