DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UD SABAR SUBUR

KATA PENGANTAR

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini disusun untuk merumuskan dan
memantau tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif
maupun peningkatan dampak positif dari rencana usaha dan/atau kegiatan “Pergudangan
dan Penjualan Sarana Produksi Pertanian” oleh UD. Sabar Subur yang berlokasi di Jl. S.
Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa

Timur. Selain itu juga merupakan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai wujud upaya menunjang konsep pembangunan

berwawasan lingkungan.
Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini mengacu pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, sesuai pasal 5 nomor 1
dimana DPLH memuat identitas penanggung jawab, usaha dan/atau kegiatan, dampak
lingkungan, jumlah dan jenis izin, pernyataan komitmen, daftar pustaka, dan lampiran.
Dengan tersusunnya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini diharapkan dapat
berguna bagi pemrakarsa, masyarakat sekitar, dan instansi terkait sebagai bahan acuan
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Akhirnya Pemrakarsa mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga terselesainya dokumen ini.

Babadan, Juli 2018
Pemilik Perusahaan
UD. Sabar Subur

IDA HERNAWATI

 

A     Pendahuluan

A.1      IDENTITAS PEMRAKARSA

A.1.1      Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

 Nama Perusahaan : UD. Sabar Subur
Alamat Kegiatan : Jl. S. Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Nomor Telepon Kantor : (0352) 487589/463063
Nama Pemrakarsa : Ida Hernawati
NIK : 3502166209670003
Jabatan : Pemilik Perusahaan UD. Sabar Subur
Alamat Pemrakarsa : Jl. Syuhada No. 230, RT 004/RW 001, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
Ø Jenis Kegiatan : Pergudangan dan Penjualan Sarana Produksi Pertanian

 

A.2      PENYUSUN DPLH

A.2.1      Identitas Perusahaan

Nama Lembaga : CV. Sabdo Jagad
Email : sabdojagad7020@gmail.com
SIUP : 503/262/2016
TDP : 13.15.3.70.70175
Akta Notaris : 02-09-2016 Nomor : 03
NPWP : 66.419.685.4-647.000
Nomor Anggota INKINDO : 1-3502-02-008-1-13-086237
Kepemilikan SBU Terkait Dokumen : KL401, 1SI.06.1.03
Nomor Telepon : 081230124555
Penanggung Jawab : Amri Aulia Rochman, S.Si
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Mboro, RT. 02/RW. 01, Dkh. Malang,

Ds. Lembah, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo

 

 

 

A.2.2      Identitas Anggota Tim Penyusun dan Pengawas Dokumen

 

Nama Tim Posisi Sertifikasi
KETUA
Irvan Zainuri –    Ahli Muda Lingkungan Hidup –  S2 Teknik Lingkungan

–  BNSP LSP LHI: Ketua Tim Penyusun AMDAL

(Nomor Reg.: LHK 564 00095 2017)

ANGGOTA
1.             Alodiea Yoeantafara –    Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) –  S1 Kesehatan Masyarakat
2.             Amri Aulia Rochman –    Ahli Fisika Kimia –    S1 Kimia
Tabel A‑2. Daftar Tim Pengawas
Nomor Instansi
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
6. Satpol PP Kabupaten Ponorogo
7. Camat Babadan
8. Kepala Desa Japan

Sumber : Tim Pengawas, 2018

 

A.3     LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan lingkungan hidup memiliki asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah sehingga diatur peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup mempunyai lingkup yang luas meliputi berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Sejalan dengan adanya reformasi dalam berbagai bidang, maka sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat adalah dengan pendekatan aspirasi masyarakat daerah melalui otonomi daerah.

Sabar Subur yang memiliki maksud dan tujuan bergerak dibidang pergudangan dan penjualan sarana produksi pertanian melihat potensi meningkatnya aspek perekonomian yang cukup besar sebagai peluang untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani pada khususnya akan sarana pertanian yaitu berupa pupuk, benih tanaman, dan pestisida. Perusahaan telah mendapatkan izin dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik melalui dinas terkait (izin dan rekomendasi terlampir). Usaha/kegiatan yang dilakukan pemrakarsa melihat potensi akan banyaknya area pertanian (sawah) yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu seluas 34.801 ha (BPS Kab. Ponorgo, 2017) dan sekitarnya yang berbanding lurus dengan tingkat permintaan/kebutuhan pengelola lahan pertanian/petani akan sarana produksi pertanian. Dengan adanya usaha/kegiatan ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi petani atau pengelola lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan akan sarana produksi pertanian dan dapat mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga kesejahteraan rakyat akan terpenuhi. UD. Sabar Subur selaku pemrakarsa berencana untuk membangun fasilitas tersebut berupa gudang dan area penjualan sarana produksi pertanian di atas lahan seluas 1.675 m2 yang berlokasi di Jl. S. Sukowati Km. 3 Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Sesuai klasifikasi jenis kegiatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. maka kegiatan/usaha yang dilakukan oleh  UD. Sabar Subur  tidak tergolong ke dalam usaha/kegiatan wajib AMDAL tetapi tergolong ke dalam usaha/kegiatan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta diwajibkan memiliki Izin Lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan adanya hal tersebut UD. Sabar Subur berupaya untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang diawali dengan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk usaha/kegiatan pergudangan dan penjualan sarana produksi pertanian UD. Sabar Subur  di Jl. S. Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan , Kabupaten Ponorogo.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai jenis dan gambaran kegiatan/usaha yang dilakukan oleh pemrakarsa, kajian atas dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha tersebut serta bisa diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis dan komitmen pihak pemrakarsa dengan lingkungan sekitar usaha/kegiatan yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup daerah sekitar. Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) oleh UD. Sabar Subur adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Pada pasal 5 ayat (1) DPLH memuat a. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan; c. dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan; d. jumlah an jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; e. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DPLH; f. daftar pustaka; dan lampiran.

A.4      TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN DPLH

A.4.1      Tujuan Penyusunan DPLH

  • Untuk melaksanakan penanggulangan dan pemantauan dampak negatif dan meningkatkan/mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan;
  • Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan aspek lingkungan hidup.

A.4.2      Kegunaan Penyusunan DPLH

Bagi Pemrakarsa Kegiatan

  • Sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  • Mengoptimalkan usaha dan/atau kegiatan agar tercipta suatu kondisi lingkungan yang serasi dan seimbang sesuai peruntukannya.

Bagi Pemerintah

  • Sebagai alat untuk menciptakan kondisi lingkungan sekitar usaha dan/atau kegiatan sesuai peruntukannya.

Bagi Masyarakat

  • Mengeliminir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif adanya usaha dan/atau kegiatan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar;
  • Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau kualitas lingkungan hidup di area usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya.

A.5      DASAR HUKUM

Beberapa Peraturan Perundangan-undangan yang mendasari penyusunan DPLH dari usaha dan/atau kegiatan ini adalah :

A.5.1      Undang-Undang

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

A.5.2      Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3

A.5.3      Peraturan Menteri

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1980 Tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
  6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

A.5.4      Keputusan Menteri

  1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

A.5.5      Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

A.5.6      Peraturan Gubernur Jawa Timur

  1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
  2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.
    • Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032.
    • Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
  5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.
  6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Skala Kabupaten.
  7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo.

B     Perizinan

Usaha dan/atau kegiatan UD. Sabar Subur berada di wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Ttentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 213) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), maka kegiatan yang dimaksud perlu mengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yaitu Persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di suatu wilayah dalam hal ini Kabupaten Ponorogo, sehingga pemrakarsa akan melakukan koordinasi dan konsolidasi pemenuhan izin prinsip melalui Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

 

B.1      Izin Usaha Dan/ Atau Kegiatan

Dalam menjalankan Usaha dan/atau kegiatan UD. Sabar Subur telah melakukan koordinasi dan konsolidasi pemenuhan izin prinsip melalui Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Dokumen izin prinsip dan kesepakatan dapat dilihat dalam Tabel B-1 di bawah ini serta dapat dilihat pada lampiran.

Tabel B‑1. Kelengkapan Prinsip UD. Sabar Subur

No Kelengkapan Formal   Keterangan
1. ·         Surat Tanah : –   SHM No. 641, dengan luas 222 m2

–   SHM No. 642, dengan luas 329 m2

–   SHM No. 703, dengan luas 227 m2

–   SHM No. 841, dengan luas 85 m2h

–   SHM No. 952, dengan luas 715 m2

2. ·         SK Domisili : No. 470/27/405.30.3.5/2011
3. ·         TDP : No. 13.18.5.47.584, berlaku s/d 25 September 2022
4. ·         SIUP Menengah : No. 503/273/405.27/PDM/2015, berlaku s/d 9 Maret 2020
5. ·         Akta Pendirian UD. : No. 16, Tanggal 19 Februari 2003
6 ·         NPWP : 07.121.505.7-647.000
7. ·         Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : No. PEM-0590RD/WPJ.24/KP.1403/2012
8 ·         Tanda Daftar Gudang (TDG) : No. 503/517/024/405.27/2013, berlaku s/d 19 Agustus 2018
9 ·         Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) : No. 503/517/024/405.27/2013
10. ·         Surat Rekomendasi Distributor Pupuk Bersubsidi : No. 510/237/405.16/2009
11. ·         Surat Penunjukan Distributir Pupuk Bersubsidi dari PT. Petrokimia Gresik : 7140?SA.02.02/24/DR/2017
12. ·         Surat Penunjukan Distributir Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Kalimantan Timur : 995/D40000-Jkt/XII.17
13. ·         Surat Keterangan Domisili : No. 470/27/405.30.3.5/2011

 

B.2       Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Setiap kegiatan usaha memilki dampak yang ditimbulkan dengan tanpa terkecuali termasuk kegiatan Usaha Pergudangan dan Penjualan Sarana Produksi Pertanian oleh UD. Sabar Subur. Oleh karena itu diperlukan izin-izin untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut yang terangkum dalam IPPLH (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Berdasarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan UD. Sabar Subur yang berlokasi di Jl. S. Sukowati km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, maka ijin PPLH diperlukan agar direncanakan kedepan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam bab penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas: a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3; d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3

 

C     Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) usaha dan/atau kegiatan UD. Sabar Subur di Jl. S. Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan,  Kabupaten Ponorogo, adalah berdasarkan aktivitas kegiatan pada saat operasional dikarenakan tahap pra-konstruksi maupun konstruksi telah selesai dilaksanakan. Untuk melaksanakan konsep penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dari usaha dan/atau kegiatan tersebut, dalam menentukan informasi terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan, kapasitas, dan ketentuan teknis lainnya adalah berdasarkan usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan dan dibuat oleh pemrakarsa yaitu UD. Sabar Subur, termasuk juga berdasarkan pada analisa, referensi, pedoman regulasi, serta informasi dari usaha dan/atau kegiatan lain yang sejenis. Berikut disajikan lingkup skala usaha dan/atau kegiatan adalah :

 

C.1      NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Kegiatan Pergudangan dan Penjualan Sarana Produksi Pertanian oleh UD. Sabar Subur.

C.2      LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Secara teknis lokasi usaha dan/atau kegiatan pergudangan oleh UD. Sabar Subur berlokasi di Jl. S. Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, tempat usaha dan/atau kegiatan ini dibatasi oleh :

Tabel C‑1.         Batas Lokasi Area Usaha dan/atau Kegiatan UD. Sabar Subur

Batas Lokasi
Utara : Tanah Milik Sdr. Nasikin
Selatan : Sungai.
Barat : Jl. S. Sukowati
Timur : Tanah Milik Sdr. Setu

 

Lokasi kegiatan usaha UD. Sabar Subur dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Secara astronomi terletak pada koordinat S(LS) -7.469027° dan E(BT) 111.826571°. Lokasi usaha dan/atau kegiatan UD. Sabar Subur pada peta administrasi Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar C-1.

C.3      UMUR KEGIATAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD. Sabar Subur di Jl. S. Sukowati Km. 3, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo telah beroperasi sejak tahun 1994.