Review Dokumen UKL-UPL RSU Muhammadiyah Ponorogo

Kata Pengantar

Dokumen Review Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini disusun untuk merumuskan dan memantau tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif maupun peningkatan dampak positif dari rencana pengembangan usaha dan/atau kegiatan RSU. Muhammadiyah Ponorogo yang diprakarsai oleh dr. Iwan Hartono, M.Kes selaku direktur yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.50, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga merupakan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud upaya menunjang konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dengan tersusunnya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini diharapkan dapat berguna bagi pemrakarsa, masyarakat sekitar, dan instansi terkait sebagai bahan acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Akhirnya Pemrakarsa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga terselesainya dokumen ini.

 

Ponorogo,    Juli 2018

                  Direktur

  RSU. Muhammadiyah Ponorogo

 

  1.   Iwan Hartono, M.Kes.

 

A     Pendahuluan

 

A.1      IDENTITAS PEMRAKARSA

A.1.1      Penanggung Usaha dan/atau Kegiatan

Nama Perusahaan : RSU. Muhammadiyah Ponorogo
Nama Pemrakarsa : Dr. Iwan Hartono, M. Kes.
NIK : 3577012307680001
Jabatan : Direktur RSU. Muhammadiyah Ponorogo
Alamat Pemrakarsa : Jl. Nusantara No. 14, RT 013/RW 008, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
No. Telepon Kantor

Fax

:

:

(0352) 481273/485928

(0352) 486111

 Alamat Kegiatan : Jl. Diponegoro No.50, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Jenis Kegiatan

Website

:

:

Rumah Sakit Umum Swasta

www.rsumponorogo.com

 

A.2      PENYUSUN UKL-UPL

A.2.1      Identitas Perusahaan

Nama Lembaga : CV. Sabdo Jagad
Email : sabdojagad7020@gmail.com
SIUP : 503/262/2016
TDP : 13.15.3.70.70175
Akta Notaris : 02-09-2016 Nomor : 03
NPWP : 66.419.685.4-647.000
No. Anggota INKINDO : 1-3502-02-008-1-13-086237
Kepemilikan SBU Terkait Dokumen : KL401, 1SI.06.1.03
No. Telepon : 081230124555
Penanggung Jawab : Amri Aulia Rochman, S.Si
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Mboro, RT. 02/RW. 01, Dkh. Malang,

Ds. Lembah, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.

A.2.2      Identitas Anggota Tim Penyusun dan Pengawas Dokumen

Tabel A‑1.        Daftar Anggota Tim Penyusun UKL-UPL

Nama Tim Posisi Sertifikasi
KETUA
Irvan Zainuri –    Ahli Muda Lingkungan Hidup –  S2 Teknik Lingkungan

–  BNSP LSP LHI: Ketua Tim Penyusun AMDAL

(No. Reg.: LHK 564 00095 2017)

ANGGOTA
1.             Irma Aninda –    Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) –  S1 Kesehatan Masyarakat
2.             Amri Aulia Rochman –    Ahli Fisika Kimia –    S1 Kimia
Sumber: Tim Penyusun, 2018

 

Tabel A‑2.        Daftar Pengawas UKL-UPL

No. Nama Instansi
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
7. Satpol PP Kabupaten Ponorogo
8. Camat  Ponorogo
9. Lurah Mangkujayan

Sumber : DLH Kab. Ponorogo, 2018

 

A.3      LATAR BELAKANG

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan global sekarang ini menuntut ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang memadai dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat membantu dalam menunjang dan mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan prasarana untuk menciptakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan fasilitas layanan kesehatan sangat diperlukan.

RSU. Muhammadiyah Ponorogo yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.50, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, memiliki maksud dan tujuan bergerak dibidang layanan kesehatan melihat potensi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dengan melakukan pengembangan bangunan usaha RSU. Muhammadiyah Ponorogo. Pemrakarsa akan melakukan pengembangan yaitu berupa pembangunan gedung penunjang layanan kesehatan untuk usaha tersebut pada lahan seluas 2.292 m2 dari total lahan 5.227 m2 (lahan eksisting seluas 2.935 m2). Dengan adanya pengembangan usaha/kegiatan ini diperlukan penyusunan dokumen UKL-UPL review dan diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang secara tidak langsung dapat menjadi sarana penunjang untuk membantu perwujudan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga kesehatan dan kesejahteraan rakyat akan lebih terpenuhi.

Dalam rangka mengelola sumber daya alam dan lingkungan telah dilakukan upaya-upaya untuk melandasi semua kegiatan pembangunan agar berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini perlu ditekankan mengingat semakin banyaknya perusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan maupun kegiatan usaha/atau usaha oleh masyarakat yang tidak mempedulikan akibat dari aktifitas usaha dan/atau kegiatannya terhadap kondisi lingkungan. Salah satunya adalah keberadaan kegiatan usaha RSU. Muhammadiyah Ponorogo oleh RSU. Muhammadiyah Ponorogo, pada satu sisi dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, namun sisi lain dapat menimbulkan perubahan pada lingkungan yang meliputi aspek geofisik-kimia yakni kualitas udara dan kualitas air, aspek biologis, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya.

Sesuai klasifikasi jenis kegiatannya yang mendasari pada dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maka kegiatan/usaha yang dilakukan oleh RSU. Muhammadiyah Ponorogo tidak tergolong ke dalam usaha/kegiatan wajib AMDAL tetapi tergolong ke dalam usaha/kegiatan wajib menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta diwajibkan memiliki Izin Lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan adanya hal tersebut pemrakarsa berupaya untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang diawali dengan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk usaha/kegiatan RSU. Muhammadiyah Ponorogo di Jl. Diponegoro No.50, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai jenis dan gambaran kegiatan/usaha yang dilakukan oleh pemrakarsa, kajian atas dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha tersebut serta bisa artikan sebagai suatu perjanjian tertulis dan komitmen pihak pemrakarsa dengan lingkungan sekitar usaha/kegiatan yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup daerah sekitar. Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) oleh RSU. Muhammadiyah Ponorogo adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

 

A.4      TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN UKL-UPL

A.4.1      Tujuan Penyusunan UKL-UPL

  • Untuk melaksanakan penanggulangan dan pemantauan dampak negatif dan meningkatkan/mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan;
  • Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan aspek lingkungan hidup.

A.4.2      Kegunaan Penyusunan UKL-UPL

Bagi Pemrakarsa Kegiatan

  • Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  • Mengoptimalkan usaha dan/atau kegiatan agar tercipta suatu kondisi lingkungan yang serasi dan seimbang sesuai peruntukannya.

Bagi Pemerintah

  • Sebagai alat untuk menciptakan kondisi lingkungan sekitar usaha dan/atau kegiatan sesuai peruntukannya.

Bagi Masyarakat

  • Mengeliminir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif adanya usaha dan/atau kegiatan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar;
  • Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau kualitas lingkungan hidup di area usaha dan/atau kegiatan dan sekitarnya.

A.5      DASAR HUKUM

Beberapa Peraturan Perundangan-undangan yang mendasari penyusunan UKL-UPL dari usaha dan/atau kegiatan ini adalah :

A.5.1      Undang-Undang

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

A.5.2      Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

A.5.3      Peraturan Menteri

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1980 Tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

A.5.4      Keputusan Menteri

  1. Keputusan Menteri LH No. 158/MENLH/12/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
  4. Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
  5. KepMenKes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pencegahan, dan Pengendalian Infeksi.

A.5.5      Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

A.5.6      Peraturan Gubernur Jawa Timur

  1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
  2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.
    • Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032.
    • Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo
  6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.
  7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Skala Kabupaten.
  8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
  9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo.
    • Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo
  10. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/1729/405.25/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa UKL-UPL dan Tim Pemeriksa SPPL Kabupaten Ponorogo.

 

Dokumen lengkap dapat di Download di sini