Banyak Peternak Ayam Di Ponorogo tak Kantongi ijin Lingkungan

Maraknya praktik peternakan ayam potong dan petelur
dikabupaten Ponorogo, disinyalir tidak mengindahkan dampak lingkungan
yang ditimbulkan akbiat aktifitas peternakan dalam skala besar ini.
Pasalnya, kendati telah berjalan dari tahun ketahun, belakangan
diketahui peternak ayam yang jumlahnya mencapai ratusan ini tidak
mengantongi ijin.

Hal ini diungkap Kepala DLH Ponorogo Sapto Djatmiko. Ia mengatakan
sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
(PermenLH) Nomor 13 tahun 2010, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) , peternak ayam
diatas 1.000 ekor wajib mengantongi ijin UKL-UPL dari Dinas Lingkungan
Hidup (DLH). Ironisnya hingga kini tidak satupun peternak mengurus ijin
tersebut. ” Banyak peternak ayam di Ponorogo ini yang tidak memiliki
UKL-UPL. Karena DLH tidak pernah melakukan penerbitan ijin UKL-UPL
terkait peternakan ayam sejauh ini. Yang populasinya diatas 1.000 wajib
memiliki UKL-UPL,” ujarnya. Selasa (14/8).

Dari data di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, di
Bumi Reog sendiri tercatat sedikitnya ada 285 peternakan ayam yang
tersebar di 21 Kecamatan. Dengan rincian 160 peternak ayam petelur
dengan rata-rata populasi mencapai 1.000 hingga 2.000 ekor ayam ternak,
109 peternak ayam potong kemitraan dengan rata-rata populasi mencapai
3.000 hingga 5.000 ekor ayam ternak, dan 16 peternak ayam potong mandiri
dengan jumlah populasi ayam ternak mencapai 500 hingga 1.000 ekor ayam
ternak.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian, Medy Susanto berdalih,
mahalnya biaya dalam pengurusan ijin UKL-UPL membuat ratusan peternak
Ayam menjalankan aktifitasnya tanpa mengantongi ijin UKL-UPL. Ia pun
mengaku, pihaknya telah berupaya maksimal dalam menghimbau peternak
untuk mengurus ijin UKL-UPL , yang merupakan dokumen penting dalam
perijinan peternakan.” Kebanyakan mereka mengeluh mahalnya biaya dalam
pengurusan UKL-UPL yang menggunakan pihak ketiga. Untuk Bidang
Peternakan sendiri hanya memiliki tugas sebagai pembina dan pendamping
dibidang produktifitasnya, untuk prijinannya bukan ranah kami. Tapi kami
terus menghimbau agar peternak segera mengurus UKL-UPL,” dalihnya.

sumber:jendelakabar.com