Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas:
  1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal),
  2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),
  4. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL),
  5. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL),
  6. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL),
  7. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL),
  8. Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL),
  9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL),
  10. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL),
  11. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH),
  12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan
  13. Audit Lingkungan.
(Pasal 1 Angka 1 PermenLHK No P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016)
Ada yang menggelitik saya dari daftar Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 1 PermenLHK No P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 di atas, bahwa menurut hemat saya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) terdiri dari 3 dokumen yaitu:
  1. Dokumen Kerangka Acuan (KA),
  2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan
  3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),
Tapi dalam Pasal 1 Angka 1 PermenLHK No P.102 tahun 2016, selain dokumen “Amdal” juga disebut dokumen “Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)” seolah olah RKL RPL bukan merupakan bagian dari Amdal.😊

Permenlhk P102 tahun 2016 bertujuan memberikan pedoman mengenai:
a. kriteria DELH dan DPLH;
b. muatan DELH dan DPLH;
c. penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH;
d. pembinaan dan evaluasi kinerja DELH dan DPLH; dan
e. pendanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH.

DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
  2. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
  3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 ayat (2) Permenlhk P.102 berbunyi DELH atau DPLH dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota; atau  penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
Timbul pertanyaan dibenak saya apakah Pasal 3 ayat (2) huruf a Permenlhk P.102 merupakan sinyal atau dasar untuk diberlakukannya asas subsidiaritas hukum pidana lingkungan hidup?, apakah dengan penerapan sanksi administrasi akan mengkesampingkan sanksi pidana, perlu dicatat bahwa Pasal 78 UUPPLH berbunyi: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.”
Hal yang juga masih menjadi pertanyaan bagi saya terkait bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf a Permenlhk P.102 yaitu  “penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” sebagaimana diketahu dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yang berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana” bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan asas differensiasi fungsional artinya masing masing penegak hukum PPNS-Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjalankan fungsinya masing masing dalam Criminal justis system, tidak dikordinir atau kordinasi salah satunya.